Postinganku sebelumnya hanya membahas bagaimana dampak ketidakmasuk akalan pengelolaan sumber energi di daerah.Dengan begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan.Logikanya begini,jika saja di daerah ketidak masuk akalnnya sampai segitu,apalagi dalam skala nasional?Bisa jadi terdapat lebih banyak keruwetan di sana-sini.Karena beberapa ijin pertambangan pasti juga melibatkan pusat.
Sehubungan dengan diskusi dengan atasanku kemarin,aku seperti menangkap kesan bahwa premium seperti menjadi"anak haram"yang tidak pernah dikehendaki keberadaannya,karena pemerintah sempat memunculkan wacana penghapusan premium untuk di ganti dengan pertamax,yang harganya mengikuti selera pasar.Seolah-olah hanya pertamax yang menjadi satu-satunya solusi menekan bengkaknya anggaran negara.
Jika kita memakai analogi "anak haram",sebenarnya bukan anaknya yang haram,tapi perbuatan orang tuanyalah yang haram,betul nggak?Jadi bisa ku sebutkan bahwa pembatasan apalagi penghapusan premium adalah perbuatan haram!..suit..suit..plok..plok..plok..plok
Yang aku tahu alasan pemerintah untuk membatasi subsidi adalah 1.mengurangi beban APBN 2.Menghemat keuangan negara 3.Menyalurkan subsidi tepat sasaran.3 poin ini juga yang menjadi alasan atasanku tadi untuk mendukung program pemerintah.Tapi yang menjadi pertanyaan apakah ketiga alasan itu bisa di pertanggungjawabkan kevalidannya?
Apakah elok,ketika pemerintah berharap menekan anggaran untuk subsidi sebesar 133 T,tapi di sisi lain pemerintah mengajukan anggaran sebesar 247 T untuk membayar hutang luar negeri,dimana 116,4 T untuk bunganya saja (detikfinance.com,9/1/2011).
Aku ambil logika sederhana lagi,Perusahaan migas Exxon Mobil yang beroperasi si Indonesia di tahun 2007 menurut CNN,mendapatkan penghasilan sebesar 1.057 T,dengan laba bersih mencapai 373 T.Itu baru keuntungan "penggarap lahan",bagaimana dengan keuntungan "pemilik lahan"? sedangkan di tahun yang sama pemerintah pemerintah memberikan subsidi energi sebesar 116,9 T.
Jika"penggarap lahan"mendapat laba sedemikian besar,harusnya "pemilik lahan"mendapat hasil yang lebih besar lagi,dimana laba"penggarap" saja sudah melebihi untuk memberi subsidi,apalagi "pemilik"?Begitu kan logikanya?
Tapi entah mengapa masih ada keluhan bahwa subsidi bbm selalu membebani negara.,seolah rakyat yang boros mamakai bbm,dan pemerintah harus menanggung keborosan tersebut.Bukankah peran pemerintah adalah pemelihara kebutuhan rakyat?mengapa tidak dikurangi saja cicilan hutangnya.Atau di kurangi saja anggaran untuk pejabat dinas ke luar negeri yang mencapai 24,5 T.
Seperti di lansir Kompas.com,negara sebagai pemilik lahan di Papua yang lahannya di kelola PT Freeport mendapat penerimaan pajak,deviden dan royalti selama 2010 sampai September,sebesar 11,8 T.Nah berapa pengahasilan PT Freeportnya,kalikan saja.Dengan saham milik Indonesia yang hanya 1%,Indonesia mendapat 11,8 T,berarti penghasilan penggarap mencapai kurang lebih 106,2 T.Ini lebih tidak masuk akal lagi,masak pemilik lahan cuma dapat bagian 1% dari lahan miliknya,sedangkan penggarapnya mendapat hasil yang jauh lebih besar.
Juga apa yang dilansir Kompas juga 13/10/2006,sangat lebih mengherankan.Dimana bagi hasil sektor migas sebesar 85:15 antar pemerintah dan perusahaan asing baru diberlakukan setelah di potong cost recovery.Jika tidak tersisa maka Indonesia tidak dapat.Di blok Natuna setelah di potong cost recovery Indonesia dapat 0,sedangkan Exxon 100%.Lucunya lagi biaya senang-senang bermain golf ikut dimasukkan juga dalam cost recovery...hohohoho...
Dan itu baru satu perusahaan,bagaimana jika banyak perusahaan jika memiliki kontrak yang sama?Bisa-bisa selama ini hasil pertambangan migas tidak pernah dinikmati Indonesia Sedangkan porsi operator minyak dan gas di Indonesia saat ini mencapai 75 % milik investor asing.Dan baru akan ditingkatkan menjadi 50% pada tahun 2025.Bisa dibayangkan berapa juta barel yang akan hilang selama 14 tahun kedepan dan berapa barel yang tersisa?Apa nggak miris kita dengan keadaan itu?
Belum lagi ketika aku membaca bahwa Dirut PLN,Dahlan Iskan sampai harus terbang ke Iran untuk menjajaki pembelian gas untuk pembangkit tenaga listrik.Lho katanya Indonesia adalah penghasil gas terbesar di dunia?Ternyata selain penghasil,Indonesia juga merupakan pengekspor LNG terbesar di dunia.Artinya hampir semua gas milik kita di ekspor ke luar negeri.Maka di buatlah kita bangga dengan julukan pengekspor terbesar tersebut.Padahal dibalik itu di dalam negeri kita malah kekurangan gas,di postinganku sebelumnya sudah terbukti,bagaimana gas yang sudah dihasilkan sejak tahun 1977,tetapi daerahnya sendiri baru memanfaatkan gas tersebut 2 tahun belakangan,itupun "tenaga mini gas".
Ah andai saja pemilik lahan mendapat penghasilan yang sesuai,mungkin subsidi bbm tidak lagi menjadi panu dalam APBN
Karena seperti kita tahu,di negeri ini kebutuhan bbm merupakan kebutuhan dasar masyarakat seperti halnya beras.
Tapi jika alasan pemerintah (juga atasanku) bahwa selama ini subsidi bbm tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh orang-orang mampu(kaya),harusnya di kaji lebih dulu,jika saja sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah orang kaya mungkin kebijakan ini tepat.Tapi jika sebaliknya apa masuk akal?jika di perbandingkan jumlah rakyat pemilik kendaraan mewah dibanding rakyat miskin,aku yakin akan terdapat perbendingan yang sangat njomplang.Atau taruhlah pemilik mobil pribadi yang tidak mewah,aku juga yakin pebandingannya masih akan njomplang.Selain itu,banyak kita tahu,kendaraan pribadipun banyak juga digunakan untuk usaha.Untuk mengangkut sembako misalnya,antar jemput anak sekolah dll.
Sudah menjadi hukum alam di negeri ini,andai bbm dikurangi subsidinya ataupun malah dihapuskan pastinya hal ini akan memicu naiknya harga barang.Dengan daya beli yang masih rendah,yang sengsara ujung-ujungnya rakyat juga.Seperti lirik lagu Iwan Fals "..bbm naik tinggi susu tak terbeli,orang pintar tarik subsidi,anak kami kurang gizi.."
Terlebih jika hanya ada pertamax,yang harganya mengikuti selera pasar,dimana dalam 24 jam harga minyak dunia bisa berubah dalam sekejap,bisa dipastikan akan berdampak pada dunia bisnis dan industri,lebih-lebih indusrti menengah ke bawah.Dimana ongkos tranportasi juga akan berubah-ubah,syukur kalo pas murah,kalo pas mahal,siapa yang kena dampak?
Dari kesemua itu,aku seperti menarik kesimpulan bahwa salah satu permasalahan yang mendasar dalam kebutuhan energi kita adalah terlalu banyaknya pemasalahan yang ada di dalam tatakelola pengelolalaan sumber energi.Dari sistem porsi bagi hasil yang di luar akal sehat,kecenderungan kita mengekspor hasil sumber daya alam demi sebutan yang "terbesar",tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan dalam negeri.Jadi,bukan masalah 133 T atau berapa trilyun,karena angka tersebut masih "lebih kecil" jika di bandingkan dengan potensi sesungguhnya yang bisa di hasilkan jika tatakelola yang lurus di jalankan.
Sebagai gambaran lagi,seperti di katakan staff ahli deputi umum BP migas,Agus Suryono di Makassar 24/3/2011,kebutuhan bbm kita perhari mencapai 1,3 juta barel perhari,sedangkan produksi hanya 954 bph.Artinya kita masih kekurangan 346 ribu bph ,yang berarti harus impor.Harga impor inilah yang sering di jadikan alasan untuk menaikkan harga atau menghapus subsidi bbm.Padahal kalau saja blok-blok minyak lebih banyak di kelola oleh negara,bisa di pastikan Indonesia tidak perlu impor.Logikanya begini,dengan blok minyak yang hanya 25% saja Pertamina bisa menghasilkan lebih kurang lebih 2/3 kebutuhan bbm dalam negeri,apalagi jika dengan 100% blok minyak?.Indonesia (Pertamina) tidak mampu? Hal ini sudah dibantah oleh Direktur Pertamina sendiri,Salis Aprilian.Lagian 50 tahun mengelola blok migas masak selama itu masih tidak mampu?
Belum lagi sistem distribusi yang lemah dalam pengawasan.Sudah berkali-kali kita dengar bbm kita banyak yang di selundupkan keluar negeri karena harga yang jauh"lebih bagus".Mungkin tidak saja ke luar negeri,di dalam negeri bbm bersubsidipun diselewengkan.Caranya? gampang,dengan menjual bbm bersubsidi ke industri.Dengan harga bbm industri yang hampir 2 kali lipat dari harga bbm bersubsidi,maka industri cenderung membeli bbm bersubsidi untuk menekan anggaran operasional.Sedangkan distributor pun bisa menjual bbm subsidi dengan harga "sedikit bagus" (taruhlah dinaikkan 500/1000 perliter),maka sudah bisa di bayangkan berapa keuntungannya.
Nah dengan sistem dan pengawasan yang masih carut marut tersebut,mengapa kesalahan harus dibebankan kepada rakyat?Sebagai penyelenggara negara,seharusnya pemerintah membenahi sistem dan pengawasan,bukan malah menjadikan rakyat tumbal dari kegagalan sistem.
Seringnya aku baca slogan yang ada di kantor pajak tentang di wajibkannya warga negara untuk taat pajak.Padahal seperti kita tahu banyaknya kebocoran pajak yang terjadi (kasus Gayus),tetapi pemerintah tidak pernah meminta maaf atas hal tersebut.Nah,jika warga negara diwajibkan membayar pajak,yang merupakan bentuk halus dari "subsidi" rakyat kepada pemerintah,mengapa pemerintah malah seperti enggan memberikan subsidi kepada rakyat?
Indonesia,seperti yang pernah di ucapkan oleh Emha Ainun Najib,adalah sepenggal surga yang pernah bocor ke bumi.Hingga di masa lalu pernah di juluki dengan Zamrud Khatulistiwa,merujuk pada kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa,yang tidak dimiliki negara lain di muka bumi.
Tentunya kita tidak ingin kisah tentang Zamrud Khatulistiwa kelak hanya akan menjadi sekedar romantisme masa lalu,atau dongeng pengantar tidur bagi generasi selanjutnya,generasi anak dan cucu kita.Lalu menyisakan ayam-ayam yang nelangsa di lumbung padi,yang (bisa jadi sudah) tak berisi padi.
Wallahualam.
Sehubungan dengan diskusi dengan atasanku kemarin,aku seperti menangkap kesan bahwa premium seperti menjadi"anak haram"yang tidak pernah dikehendaki keberadaannya,karena pemerintah sempat memunculkan wacana penghapusan premium untuk di ganti dengan pertamax,yang harganya mengikuti selera pasar.Seolah-olah hanya pertamax yang menjadi satu-satunya solusi menekan bengkaknya anggaran negara.
Jika kita memakai analogi "anak haram",sebenarnya bukan anaknya yang haram,tapi perbuatan orang tuanyalah yang haram,betul nggak?Jadi bisa ku sebutkan bahwa pembatasan apalagi penghapusan premium adalah perbuatan haram!..suit..suit..plok..plok..plok..plok
Yang aku tahu alasan pemerintah untuk membatasi subsidi adalah 1.mengurangi beban APBN 2.Menghemat keuangan negara 3.Menyalurkan subsidi tepat sasaran.3 poin ini juga yang menjadi alasan atasanku tadi untuk mendukung program pemerintah.Tapi yang menjadi pertanyaan apakah ketiga alasan itu bisa di pertanggungjawabkan kevalidannya?
Apakah elok,ketika pemerintah berharap menekan anggaran untuk subsidi sebesar 133 T,tapi di sisi lain pemerintah mengajukan anggaran sebesar 247 T untuk membayar hutang luar negeri,dimana 116,4 T untuk bunganya saja (detikfinance.com,9/1/2011).
Aku ambil logika sederhana lagi,Perusahaan migas Exxon Mobil yang beroperasi si Indonesia di tahun 2007 menurut CNN,mendapatkan penghasilan sebesar 1.057 T,dengan laba bersih mencapai 373 T.Itu baru keuntungan "penggarap lahan",bagaimana dengan keuntungan "pemilik lahan"? sedangkan di tahun yang sama pemerintah pemerintah memberikan subsidi energi sebesar 116,9 T.
Jika"penggarap lahan"mendapat laba sedemikian besar,harusnya "pemilik lahan"mendapat hasil yang lebih besar lagi,dimana laba"penggarap" saja sudah melebihi untuk memberi subsidi,apalagi "pemilik"?Begitu kan logikanya?
Tapi entah mengapa masih ada keluhan bahwa subsidi bbm selalu membebani negara.,seolah rakyat yang boros mamakai bbm,dan pemerintah harus menanggung keborosan tersebut.Bukankah peran pemerintah adalah pemelihara kebutuhan rakyat?mengapa tidak dikurangi saja cicilan hutangnya.Atau di kurangi saja anggaran untuk pejabat dinas ke luar negeri yang mencapai 24,5 T.
Seperti di lansir Kompas.com,negara sebagai pemilik lahan di Papua yang lahannya di kelola PT Freeport mendapat penerimaan pajak,deviden dan royalti selama 2010 sampai September,sebesar 11,8 T.Nah berapa pengahasilan PT Freeportnya,kalikan saja.Dengan saham milik Indonesia yang hanya 1%,Indonesia mendapat 11,8 T,berarti penghasilan penggarap mencapai kurang lebih 106,2 T.Ini lebih tidak masuk akal lagi,masak pemilik lahan cuma dapat bagian 1% dari lahan miliknya,sedangkan penggarapnya mendapat hasil yang jauh lebih besar.
Juga apa yang dilansir Kompas juga 13/10/2006,sangat lebih mengherankan.Dimana bagi hasil sektor migas sebesar 85:15 antar pemerintah dan perusahaan asing baru diberlakukan setelah di potong cost recovery.Jika tidak tersisa maka Indonesia tidak dapat.Di blok Natuna setelah di potong cost recovery Indonesia dapat 0,sedangkan Exxon 100%.Lucunya lagi biaya senang-senang bermain golf ikut dimasukkan juga dalam cost recovery...hohohoho...
Dan itu baru satu perusahaan,bagaimana jika banyak perusahaan jika memiliki kontrak yang sama?Bisa-bisa selama ini hasil pertambangan migas tidak pernah dinikmati Indonesia Sedangkan porsi operator minyak dan gas di Indonesia saat ini mencapai 75 % milik investor asing.Dan baru akan ditingkatkan menjadi 50% pada tahun 2025.Bisa dibayangkan berapa juta barel yang akan hilang selama 14 tahun kedepan dan berapa barel yang tersisa?Apa nggak miris kita dengan keadaan itu?
Belum lagi ketika aku membaca bahwa Dirut PLN,Dahlan Iskan sampai harus terbang ke Iran untuk menjajaki pembelian gas untuk pembangkit tenaga listrik.Lho katanya Indonesia adalah penghasil gas terbesar di dunia?Ternyata selain penghasil,Indonesia juga merupakan pengekspor LNG terbesar di dunia.Artinya hampir semua gas milik kita di ekspor ke luar negeri.Maka di buatlah kita bangga dengan julukan pengekspor terbesar tersebut.Padahal dibalik itu di dalam negeri kita malah kekurangan gas,di postinganku sebelumnya sudah terbukti,bagaimana gas yang sudah dihasilkan sejak tahun 1977,tetapi daerahnya sendiri baru memanfaatkan gas tersebut 2 tahun belakangan,itupun "tenaga mini gas".
Ah andai saja pemilik lahan mendapat penghasilan yang sesuai,mungkin subsidi bbm tidak lagi menjadi panu dalam APBN
Karena seperti kita tahu,di negeri ini kebutuhan bbm merupakan kebutuhan dasar masyarakat seperti halnya beras.
Tapi jika alasan pemerintah (juga atasanku) bahwa selama ini subsidi bbm tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh orang-orang mampu(kaya),harusnya di kaji lebih dulu,jika saja sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah orang kaya mungkin kebijakan ini tepat.Tapi jika sebaliknya apa masuk akal?jika di perbandingkan jumlah rakyat pemilik kendaraan mewah dibanding rakyat miskin,aku yakin akan terdapat perbendingan yang sangat njomplang.Atau taruhlah pemilik mobil pribadi yang tidak mewah,aku juga yakin pebandingannya masih akan njomplang.Selain itu,banyak kita tahu,kendaraan pribadipun banyak juga digunakan untuk usaha.Untuk mengangkut sembako misalnya,antar jemput anak sekolah dll.
Sudah menjadi hukum alam di negeri ini,andai bbm dikurangi subsidinya ataupun malah dihapuskan pastinya hal ini akan memicu naiknya harga barang.Dengan daya beli yang masih rendah,yang sengsara ujung-ujungnya rakyat juga.Seperti lirik lagu Iwan Fals "..bbm naik tinggi susu tak terbeli,orang pintar tarik subsidi,anak kami kurang gizi.."
Terlebih jika hanya ada pertamax,yang harganya mengikuti selera pasar,dimana dalam 24 jam harga minyak dunia bisa berubah dalam sekejap,bisa dipastikan akan berdampak pada dunia bisnis dan industri,lebih-lebih indusrti menengah ke bawah.Dimana ongkos tranportasi juga akan berubah-ubah,syukur kalo pas murah,kalo pas mahal,siapa yang kena dampak?
Dari kesemua itu,aku seperti menarik kesimpulan bahwa salah satu permasalahan yang mendasar dalam kebutuhan energi kita adalah terlalu banyaknya pemasalahan yang ada di dalam tatakelola pengelolalaan sumber energi.Dari sistem porsi bagi hasil yang di luar akal sehat,kecenderungan kita mengekspor hasil sumber daya alam demi sebutan yang "terbesar",tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan dalam negeri.Jadi,bukan masalah 133 T atau berapa trilyun,karena angka tersebut masih "lebih kecil" jika di bandingkan dengan potensi sesungguhnya yang bisa di hasilkan jika tatakelola yang lurus di jalankan.
Sebagai gambaran lagi,seperti di katakan staff ahli deputi umum BP migas,Agus Suryono di Makassar 24/3/2011,kebutuhan bbm kita perhari mencapai 1,3 juta barel perhari,sedangkan produksi hanya 954 bph.Artinya kita masih kekurangan 346 ribu bph ,yang berarti harus impor.Harga impor inilah yang sering di jadikan alasan untuk menaikkan harga atau menghapus subsidi bbm.Padahal kalau saja blok-blok minyak lebih banyak di kelola oleh negara,bisa di pastikan Indonesia tidak perlu impor.Logikanya begini,dengan blok minyak yang hanya 25% saja Pertamina bisa menghasilkan lebih kurang lebih 2/3 kebutuhan bbm dalam negeri,apalagi jika dengan 100% blok minyak?.Indonesia (Pertamina) tidak mampu? Hal ini sudah dibantah oleh Direktur Pertamina sendiri,Salis Aprilian.Lagian 50 tahun mengelola blok migas masak selama itu masih tidak mampu?
Belum lagi sistem distribusi yang lemah dalam pengawasan.Sudah berkali-kali kita dengar bbm kita banyak yang di selundupkan keluar negeri karena harga yang jauh"lebih bagus".Mungkin tidak saja ke luar negeri,di dalam negeri bbm bersubsidipun diselewengkan.Caranya? gampang,dengan menjual bbm bersubsidi ke industri.Dengan harga bbm industri yang hampir 2 kali lipat dari harga bbm bersubsidi,maka industri cenderung membeli bbm bersubsidi untuk menekan anggaran operasional.Sedangkan distributor pun bisa menjual bbm subsidi dengan harga "sedikit bagus" (taruhlah dinaikkan 500/1000 perliter),maka sudah bisa di bayangkan berapa keuntungannya.
Nah dengan sistem dan pengawasan yang masih carut marut tersebut,mengapa kesalahan harus dibebankan kepada rakyat?Sebagai penyelenggara negara,seharusnya pemerintah membenahi sistem dan pengawasan,bukan malah menjadikan rakyat tumbal dari kegagalan sistem.
Seringnya aku baca slogan yang ada di kantor pajak tentang di wajibkannya warga negara untuk taat pajak.Padahal seperti kita tahu banyaknya kebocoran pajak yang terjadi (kasus Gayus),tetapi pemerintah tidak pernah meminta maaf atas hal tersebut.Nah,jika warga negara diwajibkan membayar pajak,yang merupakan bentuk halus dari "subsidi" rakyat kepada pemerintah,mengapa pemerintah malah seperti enggan memberikan subsidi kepada rakyat?
Indonesia,seperti yang pernah di ucapkan oleh Emha Ainun Najib,adalah sepenggal surga yang pernah bocor ke bumi.Hingga di masa lalu pernah di juluki dengan Zamrud Khatulistiwa,merujuk pada kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa,yang tidak dimiliki negara lain di muka bumi.
Tentunya kita tidak ingin kisah tentang Zamrud Khatulistiwa kelak hanya akan menjadi sekedar romantisme masa lalu,atau dongeng pengantar tidur bagi generasi selanjutnya,generasi anak dan cucu kita.Lalu menyisakan ayam-ayam yang nelangsa di lumbung padi,yang (bisa jadi sudah) tak berisi padi.
Wallahualam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar